Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan lambannya realisasi pembelian lahan. Karena memasuki bulan Juni banyak pembayaran lahan yang belum dilakukan.

Sudah bulan Juni belum bayar-bayar tanah, aneh nggak? Aneh. Artinya apa dia cari-cari alasan surat itu, surat ini

"Sudah bulan Juni belum bayar-bayar tanah, aneh nggak? Aneh. Artinya apa dia cari-cari alasan surat itu, surat ini," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/6).

Basuki mengatakan, telah membuat kebijakan, agar pembayaran pembelian lahan langsung ditransfer kepemilik. Karena saat ini telah menggunakan sistem non tunai. Dengan cara ini diharapkan bisa menghilangkan praktek percaloan yang terjadi.

"Sekarang saya kunci. Transfer uang mesti ke nama pemiliknya. Mereka (oknum) bingung beli tanah sekarang, nggak ada calo. Dia takut pemiliknya nggak mau bagi hasil nanti. Langsung nggak bisa beli lahan," tegasnya.

Basuki sudah mencium adanya permainan pembelian lahan sejak lama. Sehingga kebijakan tersebut dikeluarkan, agar tak ada lagi mafia tanah. "Dia kan mainnya halus. Padahal surat dari April tandatangan kepala dinas. Tapi karena nggak mau kasih komisi, dibilang surat kamu ini kurang. Dipersulit lah," ucapnya.

Akibatnya hingga saat ini belum ada pembelian lahan. Padahal pihaknya telah meminta kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membeli lahan sebanyak-banyaknya.

"Sampai sekarang belum ada pembelian lahan. Makanya kalau ada yang kasih komisi atau permainan, kencang. Kalau pakai surat kuasa, kuasa pemilik cepat bayarnya. Tapi kalau balik ke pemilik lamban," tandasnya.

Kejadian ini juga terjadi pada proses pembelian lahan milik eks Kedubes Inggris di dekat Bundaran Hotel Indonesia. Padahal pihak Kedubes telah bersedia melepas lahannya kepada Pemprov DKI Jakarta.